JELANG DIRGAHAYU RI, JAJARAN DPRD DAN FORKOPIMDA TUBAN, DENGARKAN PIDATO KENEGARAAN PRESIDEN RI
- 16 August 2017 13:56
- Yolency
- Kegiatan Pemerintahan,
- 419
Tubankab - Jelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2017 besok, jajaran DPRD Tuban bersama Forkopimda dan Kepala OPD Tuban menggelar Rapat Paripurna Istimewa di gedung DPRD Tuban, Rabu (16/08), dengan agenda mendengarkan pidato kenegaraan Presiden RI Joko Widodo live dari Gedung DPR/MPR RI Jakarta.
Kegiatan tersebut merupakan agenda tahunan yang diikuti oleh seluruh DPRD kabupaten, kota dan provinsi se-Indonesia termasuk Kabupaten Tuban.
HM. Miyadi, S.Ag, MM, selaku Ketua DPRD Tuban menyatakan, acara tersebut merupakan agenda tahunan menjelang Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia ke-72, dengan mendengarkan dan melihat pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo melalui 2 layar proyektor yang sudah disediakan.
Dalam pidatonya presiden mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk menjadikan sejarah sebagai fondasi untuk menatap masa depan. Pelajaran yang sangat penting dari sejarah bangsa, kata Joko Widodo, adalah kemerdekaan bisa direbut, diraih, dan diproklamasikan karena semua anak-anak bangsa mampu untuk bersatu, bekerjasama, dan mampu untuk kerja bersama.
“Modal persatuan Indonesia yang kokoh itu harus terus kita jaga, kita rawat, kita perkuat,’’ terang Joko Widodo dalam sambutanya.
Namun, presiden juga menyadari bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia belum sepenuhnya bisa diwujudkan. Oleh karena itu, di tahun ketiga masa bakti Kabinet Kerja ini, pemerintah lebih fokus untuk melakukan pemerataan ekonomi yang berkeadilan.
“Kita ingin rakyat Indonesia yang berada di pinggiran, di kawasan perbatasan, di pulau-pulau terdepan, di kawasan terisolir merasakan hadirnya negara, merasakan buah pembangunan, dan merasa bangga menjadi warga Negara Kesatuan Republik Indonesia,’’ tuturnya.
Joko Widodo juga ingin kerja bersama, tidak hanya dalam pemerataan ekonomi yang berkeadilan, tapi juga dalam pembangunan ideologi, politik, sosial dan budaya. Dalam bidang ideologi, lanjut Jokowi, harus terus memperkuat konsensus kebangsaan untuk menjaga Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.
“Selain pembangunan ideologi dan politik, kita tidak boleh melupakan pembangunan sosial dan kebudayaan. Kita harus mendidik anak-anak kita menjadi generasi pelanjut sejarah yang cinta pada tanah airnya, memiliki etika, budi pekerti dan sopan santun, mempunyai karakter yang kuat dan tangguh,’’ ujarnya panjang lebar.
Joko Widodo juga menyinggung soal peran MPR. Menurutnya, sebagai pengawal ideologi, MPR teguh menjaga Pancasila sebagai pemandu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. “Saya menyambut baik, sikap MPR yang berketetapan untuk bersinergi dengan Unit Kerja Presiden untuk Pembinaan Ideologi Pancasila yang saya tetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 untuk sosialisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,’’ terangnya.
Presiden juga mengapresiasi peran DPR. Ia mengatakan, DPR juga terus melanjutkan reformasi internalnya dan menjadi lembaga representasi rakyat yang makin modern dan dipercaya.
Terhadap fungsi legislasi, DPR antara lain telah menyelesaikan 14 RUU pada Prioritas Program Legislasi Nasional Tahun 2017. Beberapa di antaranya, kata Jokowi, berkaitan langsung dengan dukungan kelancaran program pemerintah selama 2017, seperti peningkatan ekspor non-migas barang dan jasa yang bernilai tambah tinggi, penyederhanaan perizinan serta penyediaan layanan dan fasilitas untuk investasi.
Di sisi lain, lanjut presiden, DPD terus memantapkan peran konstitusionalnya sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat dan daerah. “Kita sungguh berbesar hati karena DPD telah menunjukkan kinerja dan kematangannya dalam melewati masa-masa sulit konsolidasi internalnya,’’ cetusnya.
Presiden menambahkan, dalam pengawalan pengelolaan keuangan negara, BPK terus berupaya menempuh langkah terobosan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara di pusat maupun daerah.
“Kita bersyukur pada 2016, untuk pertama kalinya dalam sejarah pembangunan nasional, BPK merilis opini Wajar Tanpa Pengecualian terhadap pengelolaan keuangan pemerintah,’’ katanya.
Joko Widodo juga apresiasi BPK yang sejak tahun lalu, terpilih menjadi auditor eksternal bagi Badan Energi Atom Internasional periode 2016-2020. Keterpilihan BPK itu bukan saja menjadi wujud pengakuan internasional atas kinerjanya, namun juga mengangkat nama baik dan reputasi bangsa Indonesia.
Pada pembangunan bidang hukum, kata Joko, Mahkamah Agung terus berupaya mempermudah masyarakat dalam perolehan keadilan dan layanan publik. Hingga semester pertama 2017, MA telah berhasil menerapkan beberapa inovasi antara lain Sistem Audio Text Recording dan Mekanisme Penghitungan Biaya Perkara Sendiri secara elektronik guna makin memudahkan layanan peradilan.
“MA juga terus memperluas pelayanan masyarakat di wilayah terpencil, melalui program sidang keliling dan sidang di luar gedung pengadilan,’’ ungkapnya.
Sementara itu, terang Jokowi, Mahkamah Konstitusi juga terus bekerja dan mengukuhkan perannya sebagai penjaga konstitusi. Keberhasilan MK dalam memutus perkara, telah mengantarkan MK meraih penghargaan Bawaslu Award Tahun 2017. Dalam melaksanakan perannya sebagai pengawal nilai-nilai demokrasi, MK berhasil mempertahankan kepercayaan komunitas internasional sebagai Sekretariat Tetap dari Mahkamah Konstitusi se-Asia.
Dia juga apresiasi upaya Komisi Yudisial (KY) dalam memajukan akuntabilitas peradilan di Tanah Air. KY telah menyelesaikan 8 kasus advokasi hakim serta melakukan pemantauan 89 persidangan atas laporan masyarakat. KY juga telah memfasilitasi penyelenggaraan pelatihan Kode Etik dan Pedoman Perilaku bagi 277 hakim. “KY telah merekomendasikan penjatuhan sanksi kepada 33 hakim, mulai dari sanksi ringan hingga sanksi berat,’’ kata Jokowi.
Presiden mengajak seluruh lembaga negara untuk menjadikan rakyat sebagai poros jiwa, untuk selalu mendengar amanat penderitaan rakyat, untuk bergandengan tangan, bekerjasama, kerja bersama untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Saya yakin kita akan mampu menjalankan tugas konstitusional, menuju kehidupan berbangsa dan bernegara yang mandiri, berdaulat, dan berkepribadian,’’ pungkasnya. (chusnul huda/hei)
