Dorong Transparansi Lewat Edukasi Publik, BPK Jatim dan Pemkab Tuban Jalin Kolaborasi Kehumasan
- 24 July 2025 14:37
- Yolency
- Kegiatan Pemerintahan,
- 86
Tubankab - Tim Humas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Kabupaten Tuban dalam rangka memperkuat sinergi kehumasan antara lembaga pemeriksa keuangan negara dan pemerintah daerah.
Rombongan dipimpin Kasubbag Humas BPK Jatim, Shinta Lamria, dan diterima oleh Sekretaris Inspektorat Kabupaten Tuban, Sony Kurniawan, di Ruang Rapat Lantai 1 Inspektorat Daerah, Kamis (24/07).
Pertemuan ini turut dihadiri oleh perwakilan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo-SP) serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Tuban sebagai bagian dari unsur strategis dalam pengelolaan komunikasi publik daerah.
Dalam kunjungan tersebut, diserahkan pula soft copy Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024. Penyerahan secara elektronik ini merupakan inovasi layanan BPK Jatim yang sejalan dengan semangat digitalisasi informasi publik.
Namun, lebih dari sekadar seremonial penyerahan dokumen, pertemuan ini menandai awal dari kolaborasi strategis antarhumas lembaga negara dan daerah. Shinta Lamria menjelaskan bahwa BPK Jatim tengah mendorong kerja sama pengelolaan konten edukatif bersama media pemerintah daerah untuk meningkatkan engagement publik, terutama di kanal-kanal media sosial resmi.
"Kami ingin menguatkan peran kehumasan pemerintah dalam menyampaikan informasi terkait peran BPK dalam pengawasan pengelolaan keuangan secara transparan, mudah dipahami, dan menarik bagi masyarakat. Tuban menjadi salah satu daerah yang potensial untuk dikembangkan bersama," ungkap Shinta.
Sementara itu, Sekretaris Inspektorat Sony Kurniawan menyambut positif inisiatif tersebut. Ia menegaskan bahwa kerja sama ini menjadi peluang bagi Pemkab Tuban untuk memperluas jangkauan edukasi publik, sekaligus meningkatkan literasi masyarakat tentang peran BPK dan pentingnya akuntabilitas keuangan negara.
“Kami juga menjajaki sinergi dengan Kesbangpol, khususnya untuk pemetaan LSM terdaftar, sehingga bila ada laporan masyarakat, kita bisa langsung mengetahui kredibilitas sumbernya. Ini penting dalam menjaga transparansi dan kepercayaan publik,” ujar Sony.
Pemkab Tuban sendiri dikenal sebagai daerah yang konsisten menunjukkan komitmennya terhadap pengelolaan keuangan yang baik. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berhasil diraih untuk ke-10 kalinya secara berturut-turut dari BPK RI, atas LKPD Tahun Anggaran 2024.
Dengan penguatan fungsi kehumasan dan kolaborasi lintas institusi, baik pusat maupun daerah, Pemkab Tuban berharap komunikasi publik ke depan tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga mampu membangun partisipasi, kepercayaan, dan kesadaran masyarakat terhadap proses pemerintahan yang akuntabel dan terbuka. (dadang be/hei)
