DPRD Beri Sejumlah Catatan terkait Raperda Pertanggungjawaban APBD 2019
- 01 July 2020 20:10
- Heri S
- Kegiatan Pemerintahan,
- 502
Tubankab - DPRD dan Pemkab Tuban menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian kesimpulan dengan badan anggaran, dan penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi serta persetujuan bersama tentang Raperda Pertanggungjawaban APBD tahun 2019, di ruang paripurna setempat, Rabu (01/07) siang.
Sidang yang di pimpin langsung oleh Ketua DPRD Tuban, HM. Miyadi tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Tuban H. Fathul Huda, seluruh anggota dewan, jajaran Forkopimda, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Tuban, serta beberapa stakeholder lainnya.
Dalam paripurna persetujuan bersama tentang Raperda Pertanggungjawaban APBD tahun 2019, DPRD Tuban secara keseluruhan menerima. Namun, beberapa fraksi memberi catatan yang harus diperbaiki oleh Pemerintah Kabupaten Tuban, di antaranya tentang catatan dalam opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Ketua DPRD Tuban HM. Miyadi, usai paripurna mengungkapkan, secara keseluruhan Badan Anggaran (Banggar) dan 6 fraksi telah menyetujui, meskipun masih ada fraksi yang menyampaikan pendapatnya dan memberikan catatan atau evaluasi.
"Catatan tersebut untuk kebaikan bersama, saya yakin tidak ada persoalan, yang penting catatan-catatan tersebut perlu diperbaiki dan dilaksanakan," ungkapnya.
Termasuk di antaranya, sambung Miyadi, catatan dalam opini WTP, karena di opini WTP masih ada 4 catatan yang perlu dibenahi oleh Pemkab Tuban.
"Pemda wajib melaksanakan catatan-catatan dan saran yang disampaikan fraksi saat paripurna ini," tuturnya.
Ketua Dewan itu menambahkan, catatan DPRD menyarankan Pemkab Tuban untuk memperbaiki perencanaan di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ini yang menjadi kunci pertama.
Kemudian yang kedua, sambungnya, adalah setelah perencanaan tinggal bagaimana proses realisasinya. Sehingga, anggaran yang ada dimaksimalkan dan tidak berharap ada anggaran Silpa yang terlalu besar.
"Perencanaan anggaran harus dihitung dengan baik dan cermat, sehingga proses realisasinya di atas 85 persen," jlentrehnya.
Pihaknya berharap, setelah ada temuan seperti ini, maka tahun ini perencanaan dan persiapan realisasi harus dimatangkan, sehingga anggaran yang tersedia bisa direalisasikan dan diserap dengan maksimal.
Menanggapi hal itu, Bupati Tuban, H. Fathul Huda mengucapkan terima kasih kepada para pimpinan, fraksi-fraksi dan anggota DPRD yang telah menyetujui Raperda pertanggungjawaban APBD Tahun anggaran 2019 menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Sebab menurut bupati, itu semua demi kebaikan bersama dan catatan-catatan yang disampaikan akan segera ditindaklanjuti pada Tahun Anggaran 2020 ini. (chusnul huda/hei)
