DPRD Tuban Gelar Rapat Audiensi Bersama KKOT, Ini 5 Tuntutannya
- 09 September 2025 16:05
- Yolency
- Kegiatan Pemerintahan,
- 100
Tubankab - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban menggelar rapat audiensi bersama Koalisi Komunitas Ojol Tuban (KKOT) "Frontal" di ruang paripurna DPRD setempat, Selasa (09/09).
Tampak hadir dalam giat tersebut ketua DPRD bersama wakil ketua, Komisi I DPRD Tuban, Kadisnakerin, Kepala DLHP, Kabag Hukum dan 25 perwakilan ojek online di Kabupaten Tuban.
Ketua DPRD Tuban, Sugiantoro usai memimpin rapat audiensi kepada awak media menyampaikan, rapat audiensi dan penyampaian aspirasi KKOT Frontal ini berjalan dengan baik.
"Ada 5 hal tuntutan aspirasi dari KKOT dan itu sudah dibahas bersama. Kita rekomendasikan dan akan dilaksanakan rapat secepatnya dari unsur pimpinan, fraksi DPRD dan OPD terkait sebagai tindak lanjut," janjinya.
Adapun 5 tuntutan aspirasi KKOT, Sugiantoro menjelaskan, ada 2 tuntutan skala nasional, 1 regional dan 2 lokal. Usai audiensi ini, pihaknya mengaku masih ada lanjutan dan bertahap, termasuk rapat dan pembahasan di internal DPRD.
"Kita juga akan mendorong terutama yang 2 hal tuntutan lokal. Sebab, itu nanti akan dibahas intens di komisi I yang membidangi," serunya.
Sementara itu, juru bicara KKOT Frontal, Hendra Waskitha menjabarkan, 5 tuntutan aspirasi KKOT tersebut meliputi 2 skala nasional, yakni mengawal Kapolri untuk mengusut tuntas kasus Affan Kurniawan driver ojol yang meninggal saat peristiwa demonstrasi di Jakarta dan dukungan 4 tuntutan Forum Diskusi Transportasi Online Indonesia (FDTOI) sebagai agenda perlindungan, keadilan, dan kepastian hukum pekerja transportasi online.
"Dan 1 tuntutan skala regional, yaitu penegakan SK Gubernur Jatim nomor 188/290/KPTS/013/2023 dan 188/290/KPTS/013/2023 bagi kendaraan roda 2 dan roda 4 terkait tarif angkutan dan pengawasan biaya jasa roda 4 serta pengawasan dan sanksi aplikator nakal," tambahnya.
Pria yang juga sekretaris KKOT itu menambahkan, untuk 2 tuntutan lokal para driver online Tuban mengharapkan perlindungan sosial BPJS Ketenagakerjaan gratis yang dibiayai oleh Pemkab Tuban.
"Dan tuntutan kami yang terakhir berharap agar Pemkab memberikan program pelatihan dan peningkatan keterampilan bagi driver online sebagai bekal masa depan atau usaha sampingan selain menjadi ojol," harap Hendra yang sudah 7 tahun menjadi ojol di Tuban.
Usai audiensi ini, KKOT akan terus mengawal hasil rapat internal DPRD maupun bersama Pemkab, khususnya 2 tuntutan lokal dengan besar harapan dapat dikabulkan oleh Pemkab Tuban.
Untuk diketahui, berdasarkan data KKOT memiliki anggota sebanyak 1.750 driver online di Kabupaten Tuban. Adapun yang aktif hingga saat ini adalah separuh dari data tersebut. (chusnul huda/hei)
