Presiden Prabowo Tegaskan Sekolah Rakyat sebagai Strategi Putuskan Rantai Kemiskinan
- 15 August 2025 14:39
- Yolency
- Kegiatan Bupati dan Wakil Bupati,
- 34
Tubankab – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa program pembangunan Sekolah Rakyat merupakan salah satu strategi utama pemerintah dalam memutus mata rantai kemiskinan absolut di Tanah Air.
Hal tersebut disampaikannya dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR serta Sidang Gabungan DPR dan DPD di Jakarta, Jumat (15/08).
"Untuk memutus rantai kemiskinan absolut, kita membentuk Sekolah Rakyat," tegas Presiden Prabowo.
Dalam pemaparannya, Presiden menyampaikan capaian 299 hari pemerintahannya, di mana hingga saat ini telah terealisasi 100 unit Sekolah Rakyat di berbagai wilayah Indonesia. Ia menargetkan jumlah tersebut akan meningkat menjadi 200 sekolah pada tahun depan, dan bertambah menjadi 300 sekolah pada tahap selanjutnya.
Prabowo memastikan, keberadaan Sekolah Rakyat akan memberikan kesempatan bagi setiap anak dari keluarga tidak mampu untuk belajar tanpa hambatan. "Setiap anak punya kasur sendiri, punya selimut sendiri, punya komputer sendiri, punya meja belajar sendiri, sehingga dapat tumbuh di lingkungan yang baik," ungkapnya.
Sementara itu, Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky memberikan dukungan penuh terhadap program pemerintah pusat tersebut. Menurutnya, program Sekolah Rakyat menjadi salah satu program yang didukung oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota, termasuk di Kabupaten Tuban.
"Di Tuban, Sekolah Rakyat akan menyasar anak-anak dari keluarga kurang mampu, khususnya yang masuk dalam pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH). Bahkan ada beberapa di antaranya yang sebelumnya sempat putus sekolah," ujar Mas Lindra, selepas mengikuti Pidato kenegaraan Presiden RI dari ruang Paripurna DPRD Tuban, Jumat (15/08)
Ia mengungkapkan, Pemkab Tuban telah menyiapkan lahan seluas lebih kurang 7 hektare di belakang Kelurahan Mondokan untuk pembangunan Sekolah Rakyat, sesuai arahan Kementerian Sosial. Adapun pelaksanaan pembangunan akan dilakukan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR, dan saat ini masih menunggu petunjuk teknis lebih lanjut.
Dengan adanya sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, diharapkan Sekolah Rakyat dapat menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus mengurangi kemiskinan di Indonesia. (dadang bs/hei)
