Raih WTP Ke-11 Berturut-turut, Ketua DPRD Tuban Sebut Sinergi Eksekutif-Legislatif Berjalan Baik
- 01 June 2026 21:20
- Yavid
- Kegiatan Pemerintahan,
- 57
Tubankab – Konsistensi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan kembali mendapat apresiasi. Keberhasilan mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk ke-11 kalinya secara berturut-turut dinilai menjadi bukti kuat bahwa tata kelola pemerintahan di Kabupaten Tuban berjalan baik dan berkelanjutan.
Ketua DPRD Tuban, Sugiantoro, menyampaikan apresiasi atas capaian tersebut setelah Pemkab Tuban kembali meraih opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Menurutnya, raihan tersebut menjadi pencapaian membanggakan karena mampu dipertahankan selama sebelas kali berturut-turut. Capaian itu menunjukkan komitmen kuat Pemkab Tuban dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, serta sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
“Kami mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Tuban yang telah sukses meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke-11 kalinya secara berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah,” ujar Sugiantoro, Senin (1/6).
Lebih lanjut, Ketua DPRD menilai keberhasilan mempertahankan opini WTP selama sebelas tahun berturut-turut menjadi bukti bahwa pengelolaan keuangan daerah telah berjalan sesuai aturan dan prinsip akuntabilitas yang ditetapkan pemerintah. Selain itu, capaian tersebut mencerminkan efektivitas sistem pengendalian internal serta kepatuhan terhadap regulasi dalam pengelolaan anggaran daerah.
Menurutnya, keberhasilan tersebut tidak hanya menjadi prestasi bagi pemerintah daerah, tetapi juga menunjukkan bahwa sinergi antara eksekutif dan legislatif di Kabupaten Tuban berjalan dengan baik.
“Raihan WTP ini merupakan bukti bahwa hubungan antara eksekutif dan legislatif berlangsung harmonis. Hubungan yang baik ini tetap berjalan sesuai tugas dan fungsi masing-masing lembaga, namun memiliki tujuan yang sama, yakni memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kabupaten Tuban,” ungkapnya.
Selain itu, Sugiantoro menjelaskan DPRD Tuban terus menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan secara optimal sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Kolaborasi dengan pemerintah daerah, lanjutnya, berlangsung sejak proses perencanaan, pembahasan anggaran, hingga pengawasan pelaksanaan program pembangunan.
Ia menambahkan, opini WTP bukan hanya keberhasilan pemerintah daerah semata, melainkan hasil kerja bersama seluruh pemangku kepentingan di lingkungan Pemkab Tuban. Mulai dari jajaran eksekutif, legislatif, hingga seluruh perangkat daerah yang terlibat dalam pengelolaan keuangan.
Meski kembali meraih opini tertinggi, Sugiantoro mengingatkan agar capaian tersebut tidak membuat semua pihak berpuas diri. Menurutnya, masih terdapat sejumlah rekomendasi dari BPK yang perlu ditindaklanjuti sebagai bagian dari upaya penyempurnaan tata kelola keuangan daerah.
“Rekomendasi yang diberikan BPK merupakan hal yang wajar dalam proses audit. Ini menjadi bahan evaluasi agar kualitas pengelolaan keuangan daerah terus meningkat. DPRD juga akan mengawal tindak lanjut rekomendasi tersebut,” tegasnya.
Di samping itu, Sugiantoro optimistis di bawah kepemimpinan Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky, Pemkab Tuban mampu terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah melalui berbagai inovasi yang dijalankan.
“Kami yakin Mas Bupati bersama seluruh OPD akan terus mengembangkan inovasi dan meningkatkan kinerja pemerintahan sehingga pembangunan Kabupaten Tuban dapat berjalan sesuai harapan masyarakat,” pungkasnya. (kdg/yav)
