Pemkab Tuban Ikuti Forum Bakohumas Nasional, Perkuat Strategi Hadapi Disinformasi
- 02 September 2026 11:20
- Yavid
- Kegiatan Pemerintahan,
- 49
Tubankab – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban melalui Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo-SP) serta Subbagian Humas dan Protokol Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban mengikuti Forum Koordinasi Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) secara daring melalui Zoom Meeting, Selasa (1/9).
Forum yang digelar Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago, tersebut menjadi momentum untuk memperkuat strategi komunikasi pemerintah dalam menghadapi disinformasi, fitnah, dan kabar bohong (DFK), serta disrupsi informasi di ruang digital.
Kegiatan yang berlangsung di Graha Marinir Panti Perwira, Jakarta Pusat, tersebut mengusung tema “Optimalisasi Peran Humas Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam Menghadapi DFK dan Disrupsi Informasi”. Forum ini mempertemukan jajaran humas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk memperkuat koordinasi sekaligus menyatukan strategi komunikasi pemerintah dari pusat hingga daerah.
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, menekankan pentingnya koordinasi antarkementerian/lembaga dan pemerintah daerah agar pemerintah memiliki narasi komunikasi yang selaras. Selain itu, penyampaian informasi juga harus mampu menjangkau masyarakat hingga pelosok daerah.
“Dalam kerangka tugas-tugas komunikasi pemerintahan, yang pertama harus punya narasi, yang kedua punya juga penyampaian hingga ke pelosok daerah untuk diseminasi,” ujarnya.
Menurut Meutya, Forum Bakohumas juga menjadi ruang untuk mengevaluasi komunikasi pemerintah. Evaluasi diperlukan ketika terdapat kebijakan yang penyampaiannya dinilai kurang cepat, lambat, atau belum cukup jelas diterima masyarakat.
Karena itu, ia berharap forum koordinasi Bakohumas dapat dilaksanakan secara berkala sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas komunikasi publik pemerintah.
Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Muhammad Qodari, menegaskan bahwa komunikasi program pemerintah memiliki posisi yang sama pentingnya dengan program itu sendiri. Komunikasi yang efektif dapat meningkatkan pemahaman dan dukungan masyarakat sehingga manfaat program pemerintah dapat dirasakan secara lebih optimal.
Qodari menyampaikan bahwa Bakom berperan dalam melakukan orkestrasi komunikasi pemerintah dengan melibatkan jajaran humas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
Selain itu, ia mengingatkan pemerintah agar tidak hanya bersikap reaktif dalam menghadapi derasnya arus informasi dan perkembangan media sosial. Pemerintah perlu memiliki agenda komunikasi yang rutin sehingga ruang digital terus diisi dengan informasi mengenai kebijakan, program, dan capaian pemerintah.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, menambahkan bahwa jaringan kehumasan pemerintah yang tersebar di seluruh Indonesia harus dioptimalkan. Menurutnya, humas pemerintah tidak cukup hanya menyampaikan informasi secara satu arah, tetapi juga harus aktif membaca percakapan dan aspirasi masyarakat.
“Jadi dua arah,” tegasnya.
Selanjutnya, Bima mendorong jajaran humas pemerintah untuk memperbanyak penyebaran informasi positif dan inspiratif dari berbagai daerah. Langkah tersebut penting agar ruang digital tidak hanya dipenuhi respons terhadap informasi negatif, tetapi juga menghadirkan berbagai cerita keberhasilan dan praktik baik dari seluruh Indonesia.
Dari sisi koordinasi pusat dan daerah, Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur Kemenko Polkam, Marsda TNI Eko Dono Indarto, menyampaikan bahwa forum tersebut menjadi momentum untuk meningkatkan koordinasi hubungan kerja kehumasan antara pemerintah pusat dan daerah.
Untuk itu, Kemenko Polkam akan mendorong sinkronisasi kegiatan kehumasan agar komunikasi pemerintah dapat berjalan lebih terkoordinasi, termasuk melalui kolaborasi dengan media.
Sementara itu, Menko Polkam Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago menegaskan bahwa ruang digital merupakan medan strategis yang dapat membentuk opini, cara berpikir, hingga karakter masyarakat.
Karena itu, pemerintah harus mampu menguasai ruang digital dan tidak membiarkan DFK membentuk masyarakat yang pesimistis.
“Media sosial sangat memengaruhi pikiran masyarakat. Apa yang ada di pikiran akan memengaruhi apa yang kita kerjakan, dan apa yang terus kita kerjakan akan membentuk karakter,” katanya.
Djamari menekankan bahwa kekuatan humas pemerintah yang tersebar di berbagai kementerian/lembaga dan daerah harus dikoordinasikan untuk menghadirkan informasi yang benar, positif, dan membangun optimisme masyarakat.
Keikutsertaan Pemkab Tuban secara daring melalui Zoom Meeting tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas dan koordinasi jajaran kehumasan daerah. Selain itu, sinergi antara Diskominfo-SP dengan Subbagian Humas dan Protokol Bagian Umum Setda Tuban diharapkan semakin memperkuat penyebarluasan informasi publik serta respons pemerintah daerah terhadap dinamika informasi di ruang digital.
Melalui forum tersebut, humas pemerintah diharapkan tidak hanya berperan sebagai penyampai informasi, tetapi juga menjadi penghubung komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat. Dengan demikian, jajaran humas dapat membaca perkembangan percakapan publik sekaligus menghadirkan informasi yang informatif, edukatif, inspiratif, dan membangun kepercayaan publik. (kdg/yav)
